Premanisme Jalanan Dibasmi, Premanisme Berdasi Dibiarkan?
Oleh: Romi Siswanto
ACTUALNEWS.ID Kita menyambut baik upaya pemberantasan premanisme jalanan di Jakarta yang telah dilakukan oleh aparat keamanan. Ketertiban umum memang harus dijaga, dan masyarakat berhak hidup tanpa rasa takut atas intimidasi dari pelaku kekerasan dan pemalakan. Namun, di saat yang bersamaan, publik justru mempertanyakan: mengapa negara begitu sigap mengurus premanisme kecil di jalanan, namun tampak tumpul dan lambat dalam menuntaskan premanisme berdasi yang merampok uang rakyat triliunan rupiah?
Apakah operasi pembersihan preman jalanan ini hanya pengalihan isu? Atau lebih jauh lagi, sebuah pertunjukan simbolik untuk menutupi wajah asli kejahatan yang lebih besar korupsi sistemik yang dilakukan oleh elit dan korporasi?
Mari kita buka data dan ingatan publik:
- Skandal Pertamina, mulai dari dugaan korupsi dalam proyek kilang hingga penyalahgunaan dana dalam pengadaan minyak dan gas serta oplosan Pertamax.
- Kasus PT Timah, yang merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah, dengan kerusakan lingkungan yang luar biasa.
- Aneka Tambang (Antam), yang juga tak luput dari dugaan permainan dalam ekspor emas dan praktik oligopoli tambang.
- BPJS Kesehatan, yang mengalami defisit namun tak transparan dalam belanja anggaran.
- Kejanggalan dalam Food Estate, proyek strategis nasional yang ditengarai gagal dan bermasalah secara anggaran.
- Kasus Jiwasraya dan Asabri, yang hingga kini belum tuntas mengembalikan kerugian negara.
- Proyek-proyek infrastruktur fiktif dan mark-up anggaran di Kementerian-kementerian.
- Dugaan suap dan gratifikasi dalam pemilu dan pilkada, termasuk permainan anggaran bansos.
Lalu bagaimana perkembangan penyelidikan kasus-kasus tersebut? Banyak yang stagnan, beberapa berhenti di level penyidikan, dan sebagian pelaku hanya “ikan kecil” yang ditangkap, sementara “ikan besar” yang berlindung di balik jas dan dasi tetap bebas berkeliaran.
Kita perlu bertanya dengan lantang: Mengapa negara begitu cepat memberantas preman pasar, tapi lamban membongkar preman tambang dan preman korporat?
Apakah keadilan hanya berlaku untuk mereka yang lemah? Rakyat bukan tidak tahu. Rakyat mencatat.
Jangan sampai pemberantasan premanisme hanya menjadi operasi kosmetik, sementara pusat-pusat kekuasaan dan ekonomi masih dikendalikan oleh premanisme gaya baru yang bukan memalak di terminal, tapi di kementerian dan ruang direksi BUMN. Tabik
